Arosukapost.com, Jakarta- Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta pemerintah memastikan keamanan pasokan solar agar tidak menghambat distribusi logistik saat bulan Ramadan dan Lebaran. Hal itu mengingat krisis pasokan biosolar bersubsidi yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini.
“Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Krisis biosolar yang terjadi harus segera diatasi. Pemerintah harus bisa pastikan keamanan pasokan biosolar agar tidak mengganggu distribusi pengangkutan logistik,” kata Puan dikutip dari Parlementaria, Kamis (31/3/2022).
Dijelaskan Politisi PDI-Perjuangan itu, tak hanya mengganggu distribusi logistik, kondisi tersebut juga menimbulkan kerugian bagi petani akibat hasil tanamnya kesulitan didistribusikan dampak kelangkaan solar bersubsidi.
“Dengan kelangkaan solar bersubsidi, tentu hasil pertanian yang tak bisa terjual dan mempengaruhi harga beberapa komoditas di pasaran, khususnya cabai dan sayuran dan dampak ini juga berpengaruh terhadap produktivitas nelayan,” sebutnya.
Untuk itu, Puan meminta masalah krisis solar bersubsidi segera dicarikan jalan keluar.
“Sejalan dengan rapat antara Komisi VII DPR dan pihak Pemerintah, kami meminta agar ada penambahan kuota biosolar bersubsidi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ucap Puan.
Puan memahami adanya pengurangan kuota biosolar bersubsidi tahun ini akibat pandemi Covid-19. Namun ia juga mengingatkan Pemerintah mengenai peningkatan permintaan biosolar menyusul faktor pemulihan ekonomi.
“Kondisi ini harus menjadi pertimbangan Pemerintah. Krisis solar bersubsidi akan berdampak luas jika tak cepat ditangani, khususnya jelang memasuki bulan Ramadan,” ujarnya.
Puan menekankan pentingnya pengawasan pendistribusian solar bersubsidi. Menurut Puan, kebocoran dan penyalahgunaan peruntukkan biosolar bersubsidi harus dihindari.
“Pengawasan penyaluran biosolar harus maksimal. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam proses distribusi minyak bersubsidi. Penyaluran solar bersubsidi harus tepat sasaran. Tindak tegas segala jenis penyalahgunaan dalam distribusi solar bersubdi agar tidak merugikan mereka yang berhak mendapatkannya,” tambah Puan.
Dari beberapa laporan, biosolar bersubsidi belakangan banyak digunakan oleh sektor-sektor industri yang tidak masuk daftar pengguna yang berhak mengonsumsi jenis minyak tersebut. Puan mengatakan, penyalahgunaan dan kebocoran biosolar bersubsidi tidak boleh terulang kembali.
“Jangan sampai kuota biosolar subsidi ditambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi justru dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak berhak mengonsumsi biosolar,” sebut Ketua DPR RI itu.
Ia menyebut, krisis biosolar bersubsidi bisa mempengaruhi pemulihan ekonomi apabila tak segera diatasi.
“Kuncinya adalah ketat dalam pengawasan distribusi biosolar sehingga kuota solar bersubsidi bisa tepat sasaran,” pungkas Puan.
