Arosukapost.com – Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terlibat dalam proses pembentukan kabinet pemerintahan mendatang. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap spekulasi yang berkembang di beberapa media dan narasi publik yang menyebutkan keterlibatan Presiden Jokowi dalam pembentukan kabinet yang akan datang.
Dalam keterangan resmi yang diberikan pada hari Senin, 25 Maret 2024, Ari Dwipayana menegaskan bahwa pembentukan kabinet adalah hak prerogatif dari presiden terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024.
“Pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden terpilih setelah dilantik,” ujar Ari.
Presiden Jokowi saat ini fokus pada penyelesaian agenda pemerintahan dan pembangunan yang telah ditetapkan hingga akhir masa jabatannya. Hal ini menunjukkan komitmen beliau untuk menuntaskan berbagai program dan proyek yang sedang berjalan tanpa terdistraksi oleh dinamika politik yang berkaitan dengan transisi kekuasaan.
Spekulasi mengenai keterlibatan Jokowi dalam pembentukan kabinet mendatang muncul setelah beberapa laporan menyebutkan bahwa Jokowi mungkin memiliki peran dalam penentuan komposisi kabinet Prabowo Subianto, yang merupakan presiden terpilih berikutnya. Namun, Ari Dwipayana membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa Jokowi tidak akan mempengaruhi keputusan Prabowo dalam menentukan anggota kabinetnya.
Klarifikasi ini diharapkan dapat meredakan spekulasi dan memberikan kejelasan kepada publik bahwa Presiden Jokowi tetap berkomitmen pada tanggung jawabnya sebagai kepala negara hingga masa jabatannya berakhir. Ini juga menegaskan bahwa proses transisi kekuasaan akan berjalan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan tanpa intervensi dari presiden yang sedang menjabat.
Pernyataan dari Koordinator Staf Khusus Presiden ini juga menunjukkan pentingnya menjaga integritas proses demokrasi dan menghormati hak prerogatif presiden terpilih dalam membentuk pemerintahan yang akan memimpin negara ke depan. Dengan demikian, publik diharapkan dapat memberikan ruang kepada presiden terpilih untuk membuat keputusan yang terbaik bagi masa depan bangsa. (Ly)
