Arosukapost.com – Jakarta, 15 Juni 2024, Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa pemain judi online yang jatuh miskin berhak menerima bantuan sosial (bansos) asalkan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Jakarta pada Jumat (14/6/2024).
Risma menjelaskan bahwa standar pemberian bansos dari pemerintah adalah kondisi ekonomi penerima, bukan penyebab kemiskinannya.
“Sepanjang dia miskin, dia berhak (bansos), (pemain) judi online sepanjang dia miskin ya dia berhak,” kata Risma.
Menurutnya, tidak ada larangan untuk memberikan bansos kepada pemain judi online yang jatuh miskin, selama mereka memenuhi kriteria sebagai masyarakat miskin.
“Ya enggak apa-apa, ini ada yang kirim surat ke saya. Dia katanya bekas korban HAM berat,” tambah Risma, menekankan bahwa pemberian bansos tidak memandang latar belakang atau penyebab seseorang menjadi miskin. Risma juga menegaskan bahwa Kemensos siap memberikan bansos kepada siapa pun yang masuk dalam DTKS dan memenuhi syarat kemiskinan.
Kemensos memiliki peran penting dalam memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. DTKS menjadi acuan utama dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bansos.
“DTKS adalah data yang kami gunakan untuk menilai siapa yang berhak menerima bantuan. Jika seseorang terdaftar dan memenuhi kriteria, maka dia berhak mendapatkan bantuan sosial,” jelas Risma.
Meskipun demikian, kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Beberapa pihak mendukung keputusan ini dengan alasan bahwa bantuan sosial seharusnya diberikan kepada semua warga miskin tanpa memandang latar belakang atau penyebab kemiskinannya.
“Bansos adalah hak setiap warga miskin. Jangan diskriminatif hanya karena latar belakangnya,” kata seorang pengamat kebijakan sosial.
Namun, ada juga yang mengkritik kebijakan ini. Mereka berpendapat bahwa memberikan bansos kepada pemain judi online dapat menimbulkan moral hazard dan tidak mendorong perilaku yang bertanggung jawab.
“Kita perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini. Jangan sampai bansos justru mendorong perilaku tidak bertanggung jawab seperti judi online,” kata seorang akademisi di bidang kebijakan publik.
Menanggapi kritik tersebut, Risma menegaskan bahwa fokus utama Kemensos adalah memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan membantu mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Tugas kami adalah membantu mereka yang miskin. Itu yang utama. Tentu saja, kita juga harus terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perilaku yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Kemensos juga berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas program bansos, termasuk dampaknya terhadap penerima manfaat.
“Kita akan terus melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat miskin,” kata Risma.
Dengan kebijakan ini, Kemensos berharap dapat memberikan bantuan yang adil dan merata kepada semua warga miskin di Indonesia, tanpa memandang latar belakang atau penyebab kemiskinan mereka.
“Kami berharap semua warga miskin bisa mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” tutup Risma. (end)
