Arosukapost.com, Solok – Bupati Solok Capt. H. Epyardi Asda, Dt Sutan Majo Lelo, M.Mar yang dalam hal ini diwakili oleh sekretaris Daerah Medison S.Sos, M.Si, menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan fraksi terhadap nota penjelasanan Bupati Solok tentang Ranperda APBD tahun anggaran 2023, Selasa (25/10/2022) di ruang Rapat paripurna.
Bertindak sebagai pimpinan sidang Paripurna wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, S.Farm., Apt, turut dihadiri, Anggota DPRD Kabupaten Solok, Forkopimda,Kepala OPD, Camat se Kabupaten Solok dan Tamu undangan lainnya.
Dengan telah di sampaikannya nota penjelasanan Bupati Solok tentang Ranperda APBD tahun anggaran 2023 oleh Sekretaris Daerah kabupaten Solok Medison, S.Sos.,M.Si pada tanggal 24 Oktober 2022. Maka pada Selasa tanggal 25 Oktober 2022 perwakilan Fraksi partai menyampaikan pandangannya terhadap hal tersebut.
Pada tahun 2023 terjadinya penurunan alokasi DAK fisik di banding tahun anggaran 2022, perwakilan fraksi mempertanyakan alasan mengapa pemerintah daerah sampai terjadinya penurunan alokasi DAK fisik dan kemana danannya di alokasikan.
Lanjutnya, Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2023 yang berfokus pada anggaran berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan membangun infrastruktur yang berkeadilan untuk nagari di Kabupaten Solok.
Di antaranya pembangunan jalan yang di gunakan untuk akses dalam pendistribusian hasil pertanian, perdagangan. Di samping itu anggaran juga di prioritaskan untuk meningkatkan perekonomian melalui sektor pertanian, UMKM, pariwisata dan kebudayaan yang fokus kepada pembangunan balai-balai adat nagari.
Untuk itu berapa alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
Disebutkan bahwa excavator yang sedang di manfaatkan para wali nagari untuk pembukaan jalan usaha tani. Saran dari anggota fraksi untuk menganggarkan pengerasan jalan yang di buka untuk bisa di manfaatkan.
Dan juga di minta kepada dinas pertanian agar melakukan pengawasan terhadap pupuk bersubsidi. Karena masih banyak masyarakat solok yang mengeluhkan susahnya mendapat pupuk bersubsidi.
Sambungnya, Untuk pendidikan dengan di terapkan sistem belajar “fullday school” , Fraksi meminta dinas pendidikan mendata fasilitas untuk SD maupun SMP, apakah semua sekolah telah memenuhi kebutuhan dasar seperti WC dan Musholla. Sebab masih di temukan sekolah-sekolah yang masih belum memiliki fasilitas tersebut.
