MenPAN-RB Kaji Jalan Tengah Penyelesaian Tenaga Honorer bersama APPSI

MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam acara Rapat Kerja Nasional APPSI di Balikpapan, Jumat (24/2/23).
MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam acara Rapat Kerja Nasional APPSI di Balikpapan, Jumat (24/2/23).

Arosukapost.com, Palikpapan- Baru-baru ini, MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas membahas jalan tengah penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer dengan para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Anas mengatakan, Presiden Joko Widodo memberi arahan bahwa penyelesaian ini harus menempuh solusi jalan tengah yang baik.

“Presiden Jokowi sudah memerintahkan, kita sedang cari solusi jalan tengah,” kata MenPAN Anas dalam acara Rapat Kerja Nasional APPSI di Balikpapan, Jumat (24/2/23).

“Kita sedang rumuskan agar ada opsi jalan tengah, di mana pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak terlalu menambah beban anggaran, dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian, karena teman-teman non-ASN ini berjasa,” ujarnya.

Baca juga :  Salju Abadi di Puncak Jaya Terus Mencair, BMKG: Ekosistem dan Masyarakat Terancam

Sesuai data BKN, tenaga non-ASN yang kini jumlahnya 2,3 juta, di mana 1,8 juta di antaranya telah dilengkapi surat pertanggungjawaban mutlak dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian.

Bagi Anas, memang ada beberapa tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh ASN, namun bisa dikerjakan oleh tenaga non-ASN.

“Fakta di lapangan, peran tenaga non-ASN sangat membantu penyelenggaraan pelayanan publik. Kita tidak memungkiri itu,” ujarnya.

Kementerian PAN-RB telah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR, DPD, Asosiasi Pemerintan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), serta BKN terkait hal tersebut.

Baca juga :  Komisi III Minta Polri Tak Ragu Pecat Perwira Tersangka 'Obstruction of Justice'

Menurutnya, penataan tenaga non-ASN tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi. Namun perlu kerja kolektif dan kolaborasi antar-instansi pemerintah.

“Kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-ASN. Atas berbagai analisis, ada alternatif penataan tenaga non-ASN dengan beberapa skema yang kini terus dibahas bersama para pemangku kepentingan,” lanjutnya.

Perlu diingat, lanjut Anas, alternatif ini belum sepenuhnya final. Menteri PANRB masih akan mencari jalan tengah terbaik bagi tenaga non-ASN. Dirinya menyebut pihaknya telah membedah analisis mulai dari analisis strategis, keuangan, hingga operasional.