Kilas Balik Tiga Tahun Jabatan Athari Gauthi, Ratusan Miliar Sudah Dibawa Pulang dari Kursi Senayan

Arosukapost.com, Padang- Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumbar hadirkan anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi dalam dialog interaktif dengan tema ‘Kilas Balik Tiga Tahun Jabatan Athari Gauthi Ardi untuk Langkah Sumatera Barat Masa Depan’, di Hotel Kawana Padang, Rabu (27/4/22).

Ketua Pelaksana Hanny Tanjung menyampaikan, kegiatan berawal karena kekaguman terhadap sosok Athari sebagai perempuan muda milenial inspiratif dan entrepreneur yang bergiat di dunia politik.

“Usia yang masih teramat muda, justru tidak menghalanginya bersaing dengan politikus senior di kancah nasional. Ini merupakan prestasi yang gemilang, hendaknya dicontoh oleh kaum muda milenial agar menapaktilasi semangat dan keberanian beliau,” kata Hanny.

Dalam pemaparannya, Athari mengatakan bahwa gaya berpolitiknya yang tegas dan lugas adalah warisan dari ayahnya, Epyardi Asda yang juga merupakan pegiat politik dan kini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Solok periode 2021-2026.

Sejak menjabat sebagai wakil rakyat tahun 2020 lalu, Athari Gauthi Ardi di tahun pertama menjabat, diketahui sudah menyalurkan dana pokok pikiran tersebar di Dapil I Sumatera Barat dari sejumlah mitranya di kementerian pusat, hingga mencapai nilai Rp46,875 miliar dengan bentuk berbagai program, yakni;

1. PISEW (CK-PUPR), jumlah usulan 13 unit kegiatan, masing-masing Rp60 juta dengan jumlah total Rp7,8 miliar.
2. KOTAKU (CK-PUPR), jumlah usulan 5 unit kegiatan, masing- masing Rp1 miliar dengan jumlah total Rp5 milar.
3. BSPS (Perumahan-PUPR), jumlah usulan 1000 unit, masing-masing Rp17,5 juta dengan jumlah total Rp17,5 miliar.
4. P3TGAI (SDA-PUPR), jumlah usulan 75 unit kegiatan, masing-masing Rp195 juta dengan jumlah total Rp14,625 miliar.
5. Pengadaan Bus Sekolah (HUBDAR-PERHUBUNGAN), jumlah usulan 2 unit, masing-masing Rp600 juta dengan jumlah total Rp1,2 miliar.
6. Bantuan BUMNAG (Kemendes PDTT), jumlah 5 usulan, masing-masing Rp50 juta dengan jumlah total Rp250 juta.
7. Desa Wisata (Kemendes PDTT), 1 usulan, dengan anggaran Rp500 juta.

Kemudian di tahun 2021, Athari juga berhasil menambah jumlah dana aspirasinya dari program kegiatan yang lebih bervariatif, dengan jumlah total anggaran Rp74,675 miliar, di antaranya:

1. PISEW (CK-PUPR), jumlah usulan 17 unit kegiatan, masing-masing Rp600 juta dengan jumlah total Rp10,2 miliar.
2. KOTAKU ( CK-PUPR), jumlah usulan 5 unit kegiatan, masing-masing Rp1 miliar dengan jumlah total Rp5 miliar.
3. BSPS (Perumahan-PUPR), jumlah usulan 1500 unit, masing-masing Rp20 juta dengan jumlah total Rp30 miliar.
4. RUSUNAWA Pesantren (Perumahan-PUPR), 1 usulan, dengan anggaran Rp30 miliar.
5. P3TGAI (SDA-PUPR), jumlah usulan 100 unit kegiatan, masing-masing Rp195 juta dengan jumlah total Rp19,5 miliar.
6. Jembatan Gantung (BINA MARGA), 1 usulan, dengan anggaran Rp6 miliar.
7. Pengadaan BUS Sekolah (HUBDAR-PERHUBUNGAN), 1 usulan, dengan anggaran Rp600 juta.
8. Bantuan BUMNAG (KemendesPDTT), jumlah 5 usulan, masing-masing Rp75 juta dengan jumlah total Rp375 juta.
9. Desa Wisata (KemendesPDTT), 1 usulan, dengan anggaran Rp60 juta.

Kemudian di tahun 2022, Athari Gauthi Ardi di tahun ketiga masa jabatannya, menyentuh angka  Rp134,825 miliar untuk program-program di antaranya:

1. PISEW (CK-PUPR), jumlah usulan 6 unit kegiatan, masing-masing Rp500 juta dengan jumlah total anggaran Rp3 miliar.
2. KOTAKU (CK-PUPR), jumlah usulan 5 unit kegiatan, masing-masing Rp1 miliar dengan jumlah total anggaran Rp5 miliar.
3. SANIMAS (CK-PUPR), jumlah usulan 2 unit kegiatan, masing-masing Rp500 juta dengan jumlah total anggaran Rp miliar.
4. SANITASI PEDESAAN (CK-PUPR), jumlah usulan 9 unit kegiatan, masing-masing Rp500 jutadengan jumlah total anggaran Rp4,5 miliar.
5. SANITASI LPK (CK-PUPR), jumlah usulan 20 unit kegiatan, masing-masing Rp2 juta dengan jumlah total anggaran Rp4 miliar.
6. PAMSIMAS (CK-PUPR), jumlah usulan 12 unit kegiatan, masing-masing Rp400 juta dengan jumlah total anggaran Rp4,8 miliar.
7. BSPS (Perumahan-PUPR), jumlah usulan 1750 unit, masing-masing Rp20 juta dengan jumlah total anggaran Rp35 miliar.
8. P3TGAI (SDA-PUPR), jumlah usulan 125 unit kegiatan, masing-masing Rp195 juta dengan jumlah total anggaran Rp24,375 miliar.
9. Normalisasi Batang Lembang (SDA-PUPR), 1 usulan, dengan anggaran Rp19,2 miliar.
10. Normalisasi Batang Tapan (SDA-PUPR), 1 usulan, dengan anggaran Rp32 miliar.
11. Pengadaan Bus Sekolah (HUBDAR-Perhubungan), jumlah 2 usulan, masing-masing Rp600 juta dengan jumlah total anggaran Rp1,2 miliar.
12. Bantuan BUMNAG (KemendesPDTT), jumlah 5 usulan, masing-masing Rp50 juta dengan jumlah total anggaran Rp250 juta.
13. Desa Wisata (KemndesPDTT), 1 usulan, dengan anggaran Rp500 juta.

“Anggaran tersebut melalui perjuangan berat dan kerja keras. Demi pembangunan infrastruktur di Sumbar, saya jemput bola dan pelajari sendiri teknisnya, sebab nggak ada satupun yang melaporkan atau berkoordinasi ke saya di Komisi V,” ungkap Athari.

Ia mengungkapkan, meski posisinya strategis, sayangnya, tak satupun OPD Pemrov Sumbar berkoordinasi dengannya. Padahal, Sumbar sangat minim mengalokasian untuk pembangunan infrastruktur.

“Apalagi, ada undang-undang baru, jalan nasional, juga bisa mengerjakan jalan provinsi, kabupaten dan kota. Di sini dituntut peran kepala daerah untuk bisa menggaet dana pusat dan berkoordinasi dengan Komisi V. Meskipun begitu memang ada beberapa bupati dan wali kota sudah melakukan koordinasi,” terangnya.