Arosukapost.com, Solok- Masyarakat Nagari Aia Batumbuak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok mulai mempertanyakan janji Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah terkait perbaikan jalan utama menuju kawasan wisata pendakian Gunung Talang senilai Rp2 miliar.
Janji ini disampaikan gubernur saat melakukan kunjungan kerja bersama Bupati Solok Epyardi Asda pada 25 September 2021 lalu, dimana program ini merupakan program unggulan Gubernur Mahyeldi yang selalu digemborkan, yakni mengedepankan pembangunan pariwisata dan pertanian.
Salah satunya Kabupaten Solok, daerah yang digadang-gadang menjadi Daya Tarik Wisata Unggulan (DTWU) Sumbar, bahkan dipilih menjadi Geo Park Singkarak dan Danau Kembar, mengalahkan objek wisata Gunung Padang dan Istana Pagaruyung Tanah Datar.
Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Seroja Nagari Air Batumbuak Rinaldi kepada Bupati Solok Epyardi Asda saat pembukaan Turnamen Liga III Absolute Cup 2022 beberapa waktu lalu mengatakan, masyarakat terus mempertanyakan realisasi janji manis gubernur tersebut.
“Sekarang ini pak, masyarakat kita sudah banyak mempertanyakan janji pak gubernur itu. Pada saat itu kita tahu, gubernur sudah banyak cerita ini dan itulah, apa tidak cerita bohong saja? Kita berharap seluruh janji beliau di sini jangan hanya sekadar janji saja, tetapi dapat segera direalisasikan. Karena ini sudah hampir satu tahun lamanya sejak beliau berjanji. Dan itu sudah menjadi harapan bagi masyarakat kami,” ungkap Rinaldi dikutip dari kongkrit.com.
Di sisi lain, Bupati Solok Epyardi Asda akhirnya angkat bicara terhadap sikap Gubernur Sumbar atas janji Rp2 miliar-nya tersebut kepada masyarakatnya. “Saya heran ada apa dengan gubernur kita ini. Apakah karena sudah dekat tahun politik? Kalau bagi saya pribadi tidak ada masalah. Tetapi sebagai bupati yang diamanahkan oleh rakyat, saya wajib membela rakyat saya. Saya tidak terima kalau masyarakat saya hanya di-PHP saja, sebagai seorang pemimpin harusnya dia bisa menepati janji, jangan hanya obral janji,” tegas Epyardi Asda di ruang kerjanya, Senin (29/8/22).
Tidak hanya itu, Bupati Solok terang mengatakan tidak tahan dengan ketidakadilan Mahyeldi Asrullah sebagai Gubernur Sumbar kepada masyarakat Kabupaten Solok. Dikatakannya, kebijakan pejabat-pejabat di provinsi tidak lagi hanya sebatas janji Rp2 miliar kepada masyarakat Nagari Air Batumbuak, tetapi malah tidak lagi mengganggap ada masyarakat Kabupaten Solok.
“Saya tadi baru saja mendapatkan laporan dari dinas saya, dan dari Kepala Bagian ULP, bahwa jika pencairan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Solok dari provinsi tidak bisa dicairkan, parahnya lagi itu mereka putuskan tanpa alasan yang jelas,” ungkap Epyardi.
Epyardi menyatakan, dirinya tidak mengerti apa yang sedang dipikirkan pejabat-pejabat provinsi, padahal sesuai laporan yang disampaikan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Solok, BKK yang batal cair tersebut berdasarkan peraturan gubernurnya dan sudah sampai proses di Biro Pemerintahan untuk penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Serta, katanya, seluruh proses dan administrasi sudah dilengkapi oleh dinas terkait hingga berulang kali mem-follow up, tetapi sesampai di Bagian Keuangan Daerah malah digagalkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar.
“Parahnya lagi, di provinsi ini seperti mengakali supaya jangan ada pembangunan di Kabupaten Solok untuk pencairan dana BKK ini, bahkan katanya kita di Kabupaten Solok juga harus menyediakan anggaran 60% dari total anggaran untuk pembangunan fasilitas pendamping, padahal sejauh yang saya tahu tidak ada aturan yang mengharuskan seperti itu,” ungkapnya.
“Saking kejamnya lagi, anggaran yang jelas-jelas sudah ada untuk pembangunan ruas jalan dari Ampang Kualo batas Kabupaten Solok menuju Simpang Empat Aripan, di mana merupakan jalur utama Kecamatan X Koto Diatas, dan juga bisa menghubungkan Kabupaten Solok dengan Kota Sawahlunto dan daerah tetangga lainnya malah juga terancam juga tidak bisa mereka cairkan. Karena menurut mereka masih satu paket BKK dengan kegiatan di pariwisata. Dan sampai hari ini sengaja sepertinya digantung tanpa kepastian,” imbuhnya Epyardi lagi.
Kemudian juga disampaikan Epyardi, bahwa yang dipilih rakyat Sumbar itu adalah Mahyeldi. Tetapi yang diherankannya, kenapa dia seperti tidak berdaya di depan kepala dinas yang dipimpinnya sendiri, apa karena ketidakmampuannya atau jangan-jangan karena ketidaktahuannya sama sekali dalam bidang itu.
“Untuk diketahui saja, Kabupaten Solok merupakan salah satu penyumbang suara terbesar untuk kemenangan Mahyeldi pada pilgub lalu, sehingga dia bisa duduk menjadi Gubernur Sumbar, tetapi kenapa hari ini, dari tujuh triliun lebih, tidak ada satupun pembangunan dari APBD provinsi yang diberikan ke Kabupaten Solok. Apakah kita di Kabupaten Solok tidak lagi bagian dari Sumatera Barat, sebegitu bencinya kah dia kepada masyarakat Kabupaten Solok,” tutur Epyardi.
Bupati Epyardi menegaskan, bahwa apa yang disampaikannya kali itu bukanlah dalam rangka mengemis, tetapi meminta hak masyarakat Kabupaten Solok sebagai bagian Provinsi Sumbar. Seharusnya selaku gubernur, kata Epyardi, Mahyeldi harusnya bisa memberikan jatah pembangunan yang merata dan proposional menurut luas dan jumlah penduduk seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Barat.
“Jangan sampai ada yang dianaktirikan, dan tidak mendapatkan pembangunan sama sekali,” tegasnya.
“Ini tidak ada kepentingan pribadi saya, tetapi membela dan memperjuangkan masyarakat Kabupaten Solok, itu sudah kewajiban saya sebagai bupati. Dan jujur, saya sebenarnya sedih, kok kampung halaman saya dibuat seperti ini. Kok dana 2 miliar saja susah? Kalau tidak mau bantu rakyat saya katakan saja, jangan PHP-kan rakyat saya, kan jelas. Padahal kalau saya pikir, Athari saja yang bawa APBN ratusan miliar ke Sumbar tidak serumit ini,” pungkas Epyardi.
