Arosukapost.com, Padang – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR), Basuki Hadimuljono bersama rombongan tinjau langsung kondisi ruas jalan Sitinjau laut yang sering mengalami longsor, pada Rabu (02/11/2022). Dalam kunjungan itu Menteri Basuki didampingi langsung oleh Anggota Komisi V DPR RI, Athari Ghauti Ardi dan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.
Kehadiran Menteri PUPR itu, disambut baik oleh Anggota Komisi V DPR RI, Athari Ghauti Ardi, karena persoalan ini sudah cukup lama diperjuangankan oleh Politisi PAN tersebut.
“Alhamdulillah Sitinjau Laut mendapat respon dan perhatian dari pak Menteri Basuki. Dengan kehadiran pak menteri kita berharap akan dapat memberikan solusi secepatnya pada jalur yang selalu mengkhawatirkan bagi setiap pengendara yang melewatinya,” ungkap satu-satunya wakil rakyat perempuan Sumbar yang ada di Komisi V DPR RI ini.
Disebutkan Athari bahwa jalan Sitinjau laut ini adalah akses utama yang menghubungkan antara Kota Padang dengan Kabupaten dan kota lainnya di Sumbar, dimana jalur ini sering terjadi longsor dan abrasi tanah, serta terkenal dengan ruas jalan paling membahayakan bagi pengguna jalan.
“Kehadiran bersama Menteri PUPR merupakan sudah bagian tugas saya sebagai anggota Komisi V di DPR RI yang bermitra langsung dengan PUPR, sesuai tata tertib yang ada di DPR RI,” jelas Athari.
“Nah karena saya kebetulan ditugaskan partai di Komisi V, makanya saya disini, karena salah satu mitra kerja langsung kami itu adalah kementerian PUPR,” sambung Athari.
Lanjutnya lagi, sebagai orang asli Kabupaten Solok yang selalu menggunakan jalan itu, Athari merasakan betul bagaimana masyarakat sangat membutuhkan. Maka dari awal Sitinjau laut sudah menjadi prioritas untuk diperjuangkan.
Kemudian sebut Athari lagi, terkait dengan kehadiran Badan Usaha Milik Negara(BUMN) Hutama Karya (HK) disana, menurutnya adalah hal yang lumrah, karena sebagai perusahaan BUMN yang beregerak dibidang konstruksi, perusahaan tentunya berusaha mencari kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau proyek itu.
“Perlu saya sampaikan, jauh sebelum kehadiran pak menteri kesini, persoalan ini sudah saya perjuangkan di Komisi V. Kemudian sekarang ditambah proposal dari Gubernur Sumbar, semakin bertambah mendapat perhatianlah masalah Sitinjau Laut ini. Seterusnya, sebelum ini salah satu direksi HK pernah menemui saya, namun bedanya saya tidak pernah koar-koar saja. Dan itu lumrah sebagai rekanan yang mesti aktif untuk mendapatkan proyek ini sesuai dengan aturan yang ada,” jelas Athari lagi.
Bahkan sebut Athari, pihak HK sebelumnya dengan jelas memintanya supaya untuk membantu memperjuangkan persoalan Sitinjau Laut ini. Awalnya kata Athati memang sudah ada sedikit titik cerah, namun belakangan ini Pemerintah pusat juga memerlukan anggaran besar untuk Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. Bahkan memang Flyover itu sampai sekarang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) itu belum ada anggaran untuk itu.
“Saya sudah cek, memang tidak ada anggarannya. Makanya saya tidak mau berkoar-koar. Kemudian kalau ada yang bertanya kenapa pak menteri datang, ini perlu juga saya sampaikan bahwa, semenjak saya reses lebih kurang tiga minggu yang lalu, dan hampir tiap hari saya lewat Sitinjau Laut. Saya mengalami kemacetan yang luar biasa disitu, dan tidak bisa dipungkiri saya sempat ketakutan,” bebernya.
“Karena saya sendiri merasakan bagaimana cemasnya kita terjebak macet disaat kondisi hujan, dimana material lonsor masih terlihat turun dari perbukitan. Maka dari situlah saya mulai bulatkan tekad, mesti ada solusi besar untuk jalur ini kalau memungkinkan. Dari situlah, akhirnya saya berinisiatif membuat video untuk dikirimkan terus menerus ke mitra kerja saya, yakni Kementerian PUPR,” papar Athari menambahkan.
Kemudian, terkait dengan kehadiran Menteri datang ke Sumbar, selain dari laporannya terus menerus yang juga didukung dengan proposal oleh Pemprov Sumbar, serta banyak viralnya video ril di media sosial ditambah dari peran perantau.
“Perlu kita ketahui, selain usaha saya langsung ke Mitra Kerja sebagai Anggota Komisi V DPR RI, perlu juga masyarakat tahu dan apresiasi, kehadiran pak menteri juga tidak lepas dari peran perantau kita yang hebat-hebat, yang ikut menyiarkan berita bahayanya jalur sitinjau laut. Dan malahan sampai mereka juga menemui beberapa kementerian dipusat,” ungkap Srikandi Parlement ini.
“Karena terus kita desak, juga karena desakan viralnya video Sitinjau Laut di medsos. Makanya dua hari yang lalu ajudan pak menteri, serta permintaan saya sebelumnya agar pak sekjen menjadwalkan pak menteri untuk turun. Dan Alhamdulillah berkat doa kita bersama, dan rakyat Sumatera Barat, akhirnya pak Menteri datang dan langsung turun ke lokasi. Dan saya juga senang dapat telpon oleh Sekjen, termasuk dari Sekretariat Komisi V mendampingi pak menteri kelapangan,” ungkapnya lagi.
Disampaikannya, kehadiran dirinya disana sesuai kesepakatan di Kementerian dengan setiap Komisi di DPR RI, dimana saat ada kunjungan ke daerah, mereka hanya akan mengundang anggota dewan yang memperjuangkan item mana yang akan mereka kunjungi.
“Jadi saya datang kesana, bukan untuk pencitraan saja. Saya hadir disana karena dalam rangka tugas, sesuai dengan komisi tempat saya di tempatkan, dan sebelumnya juga karena saya sudah melakukan reses. Dan itu ada buktinya, dimana pak sekjen menelepon saya. Agar saya diminta untuk mendampingi pak menteri,” terang Athari.
Kemudian, Walaupun di Bappenas belum ada anggaran untuk Sitinjau Laut, dirinya akan coba mendorong terus, karena pak meneteri juga tidak bisa menjanjikan kalau akan dibangun secepatnya. Tapi kita akan terus berjuang supaya ada anggaran untuk itu, dan Athari berharap mudah-mudahan tahun 2023, jalur itu proses perencanaan untuk dibangun bisa dimulai.
“Cuma yang perlu dicatat, Pak Menteri sampaikan bahwa tahun 2023 baru dimulai perencanaan ya, dan kemaren sempat wartawan ada yang tanya, apakah HK yang mengerjakan dan pak menteri bilang tidak. Jadi itu adalah Hoax ya. Apalagi ada yang mengatakan proyek ini mulai dikerjakan tahun 2023,” tegas Athari dengan lantang.
Untuk itu jangan merasa bisa semua, karena di DPR itu, ada komisi-komisinya, lalu tiap komisi ada koridornya masing-masing dan kode etiknya.
“Ingat kita dewan ini tidak bisa melakukan segala-galanya, dan tidak bisa atur semuanya dari A sampai Z. Bagusnya jadi bupati atau gubernur aja,” tegas Athari lagi sambil mengingatkan wakil rakyat lainnya.
Selain itu, proses kehadiran menteri PUPR ke Sitinjau Laut, dikisahkan Athari kurang lebih sama dengan peristiwa kunjungan kerjanya ke Kecamatan Tigo Lurah beberapa waktu yang lalu dengan Bupati Solok. Dimana waktu itu dirinya juga menvideokan, kemudian mengirimkan kepada Menteri dan Dirjen terkait. Sehingga tiga hari kemudian, menteri PUPR memerintahkan kepala balai untuk mensurvey jalan kesana.
“Alhamdulillah, mari kita berdoa. Jalan Rimbo Data-Kapujan nantinya juga akan dibangun oleh pemerintah pusat, masuk dalam Inpres jalan daerah nantinya. Dan saya tidak perlu berkoar-koar, bahkan belum pernahkan saya umumkan. Saya tidak mau berkoar-koar, sebelum hasil perjuangan saya nyata dimata masyarakat,“ jelasnya lagi.
Berikutnya, Srikandi parlemen di Komisi V asal Sumatera Barat ini juga menyampaikan, bahwa sebagai wakil rakyat, dirinya tidak suka memberikan sesuatu harapan yang kira-kira belum pasti untuk masyarakat yang di wakilinya. Karena dia disana hanya bekerja saja, dirinya tidak terlalu suka pencitraan.
