Arosukapost.com, Solok- Bupati Solok Epyardi Asda baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Solok. Geramnya Epyardi turut menyemprot petinggi kemdikbud bahkan mempertanyaan background menteri yang menaungi pendidikan di Indonesia tersebut. Hal ini diungkapkannya pasca kegiatan buka bersama Keluarga Disdikpora Kabupaten Solok, di Masjid Islamic Center, Koto Baru, Kamis (28/4/22).
“Ada sekolah SD muridnya hampir 300-400 orang, pegawai negerinya cuma 2 orang, bahkan ada salah satu sekolah TU-nya tidak ada, kepala sekolah merangkap TU, guru matematika cuma ada 1, guru lainnya tidak ada, saya jadi bingung, gimana caranya mau meningkatkan pendidikan?” kata Epyardi Asda setelah diskusi bersama sejumlah kepala sekolah se-Kabupaten Solok tersebut.
Ia membeberkan, saat ini tidak lagi ada penambahan guru, pun P3K memiliki begitu banyak persyaratan yang terkesan dipersulit. Ia menilai pendidikan ini tidak seharusnya mengandalkan guru honorer yang diketahui honor yang dibawa pulang hanya senilai Rp600 ribu perbulan.
“Solok sangat memerlukan guru-guru yang berpotensi. Tidak hanya bisa dilepaskan kepada hanya honorer-honorer saja. Honornya hanya 600rb, perjalanan mereka 20 kilo. Apa lagi guru-guru yang ada di daerah terisolir. Coba bayangkan, di Lubuk Rasam, jalan kaki, nggak bisa bawa kendaraan, nggak dapat juga biaya tunjangan. Tigo lurah di Garabak Data, Simanau, Simiso, Sirukam, Aie Luo, nggak dapat itu mereka tunjangan semuanya. Mereka meminta bantuan kepada bupati, kepada saya, apa yang akan saya lakukan? Di luar kebijakan saya,” ungkap bupati dalam kekecewaannya.
Perlu diketahui, menurut bupati, Kabupaten Solok saat ini hanya memiliki sekolah induk sebanyak satu atau dua sekolah. Kondisi Kabupaten Solok dengan geografis turun naik berimbas beberapa daerah mengalami kesulitan akses jalan hingga membuatnya terisolir sehingga tidak menjangkau kualitas pendidikan yang baik.
“Sekarang dapat laporan lagi, bayangkan di Lubuk Tareh, di Garabak Data, betapa terpencilnya mereka. Mereka tidak bisa langsung ke ibu kota kecuali memutar dulu ke kabupaten lain. IDM mereka bagus, semangatnya tinggi, nggak dapat yang namanya tunjangan daerah terisolir. Jadi dasar pemikirannya apa? Daerah terisolir ini maunya mereka goblok semua baru dikasih? Harusnya kalau terisolir, IDM mereka bagus tambah dikasih. Ini malah dihapuskan tunjangannya. Saya sebagai bupati protes kepada kemendikbud ini. Harusnya dia turun!” ucapnya kesal.
“Apalagi kata Bu Athari tadi (re: ketika berdiskusi bersama kepala sekolah se-Kabupaten Solok), menterinya nggak pernah datang rapat! Kami Pemda Kabupaten Solok protes keras pada kemdikbud ini agar betul-betul memperhatikan pendidikan. Jangan hanya kota doang! Makanya saya bingung ini backgroudnya menteri pendidikan ini apa? Dia ngerti nggak pendidikan di Indonesia ini kayak apa? Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya Bandung, bukan hanya Surabaya. Indonesia itu Sabang sampai Merauke. Banyak daerah-daerah yang harus diperhatikan oleh mereka semua,” protesnya.
Epyardi membeberkan ketika diskusi dan tanya jawab bersama kepala sekola se-Kabupaten, dirinya akan memenuhi jika itu memang kewenangan dan kewajibannya, “kalau itu kewenangan pusat, saya hanya bisa bersurat!” tambanhnya.
“Mungkin kami akan membuat surat terbuka kepada Bapak Presiden agar betul-betul memperhatikan Kementerian Pendidikan ini, agar kalo bisa dia (Kemdikbud) turun dong ke provinsi-provinsi, dilihat daerah-daerah seperti ini! Jangan daerahnya Jakarta doang,” imbuh bupati lantang.
“Nanti kami akan bikin semacam analisa, kami kumpulkan tokoh-tokoh pendidik pengamat dan FGD (re: focus group discussion), lalu hasil FGD kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Saya yakin, Pak Presiden orangnya sangat care dengan rakyat,” lanjut Epyardi Asda.
