Arosukapost.com, Dharmasraya- Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menghadiri acara rapat koordinasi Persiapan Uji Lapangan Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya secara daring.
Bersama Tim Verifikasi Sekretariat Militer Presiden Siti Isro’yati, BKKBN Pusat Priyo Hartono, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Fatmawati, Sekda Adlisman dan undangan lainnya, pada Kamis (10/3/22) di Rumah Dinas Bupati Dharmasraya.
Kata Bupati, dalam rangka mendukung komitmen menciptakan keluarga yang berkualitas di Kabupaten Dharmasraya, Pemkab Dharmasraya mendukung penuh komitmen tersebut.
Yaitu, dengan mengeluarkan beberapa kebijakan anggaran di antaranya terkhusus di tahun 2021 adalah honor kader tribina yang merupakan ujung tombak di lapangan dengan anggaran dana sebesar Rp848.940.000, dan anggaran gaji untuk PLKB non ASN yang sangat banyak kontribusinya untuk program Bangga Kencana di lapangan.
“Untuk dana kader tribina kami titipkan melalui anggaran dana desa di masing masing-masing nagari. Selain itu, adapun jumlah kader andalan di lapangan yang bekerja keras menyukseskan program bangga kencana ini, kami berikan operasional sebesar Rp100 ribu per orang setiap bulannya, berjumlah 208 orang dengan sebaran per-kecamatan,” ungkap bupati.
Adapun jumlah kader pembina Kelompok Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia), Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) berjumlah total sebanyak 811 orang.
Diberikan honorarium sebesar Rp75.000 per orang setiap bulannya. Ini yang melalui alokasi dana desa.
Khusus untuk penanganan stunting, yang menjadi perhatian penuh dari Presiden Indonesia Joko Widodo sesuai instruksi penurunan angka stunting menjadi 14 % pada tahun 2024 nanti.
“Insha Allah sudah kami sikapi dengan cepat dengan menerbitkan Surat Keputusan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Dharmasraya. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan juga sudah kami terbitkan surat keputusannya yang dimulai dari Kecamatan Sungai Rumbai. Begitu juga dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting di nagari, juga sudah kita mulai dengan Nagari Kurnia Selatan menjadi pionernya. Selain itu, percepatan penurunan stunting di Kabupaten Dharmasraya diharapkan ke depannya terjadi penurunan angka stunting yakni berada di angka 19,5 %, jauh lebih rendah dari angka nasional yang saat ini masih 24,4 persen,” beber bupati lagi.
Program bangga kencana terutama untuk pencapaian Kabupaten Dharmasraya tiga tahun terakhir, Dharmasraya mencatatkan prestasi sebagai kabupaten yang pencapaian total peserta baru ber-KB tertinggi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019, hanya kalah dari Kota Padang yang notabenya merupakan ibukota provinsi.
Sedangkan pada tahun 2020, berhasil menjadi terbaik secara keseluruhan dalam hal pencapaian total peserta baru ber-KB ini.
“Ada penurunan sedikit pada tahun 2021 lalu, setelah berlari kencang selama dua tahun berturut-turut menjadi peringkat tiga untuk keseluruhan, namun tetap menjadi kabupaten yang terbaik di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan capaian tersebut, ditambah dengan berbagai indikator lain, BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memberikan piagam penghargaan langsung dari Bapak Gubernur Sumatera Barat kepada Kabupaten Dharmasraya,” terangnya.
Khusus untuk inovasi, Dharmasraya memberikan sedikit perhatian khusus kepada Kampung KB.
Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016, Kampung KB terus tumbuh pesat.
Semangat membentuk dan mendirikan Kampung KB di seluruh nusantara telah menghasilkan ratusan Kampung KB, di mana 28 di antaranya berada di Kabupaten Dharmasraya.
Kampung KB merupakan salah satu senjata pamungkas baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan. Terutama di wilayah-wilayah yang jarang terlihat oleh pandangan pemerintah. Ini juga seiring dengan jargon Bupati Dharmasraya, yaitu membangun dari pinggiran.
Saat ini Kabupaten Dharmasraya, untuk mengejar ketertinggalan jorong-jorong yang ditetapkan menjadi kampung KB itu tidak hanya menjadi tugas dari OPD KB saja. Tetapi sudah menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, ini ditandai dengan penandatangan kesepakatan bersama terkait hal tersebut oleh seluruh Kepala OPD.
“Adapun hasil dari penandatanganan kesepakatan tersebut, saat ini total dana pemerintah Rp6.915.905.861, baik dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten yang kita salurkan ke kampung KB. Khusus untuk Kelompok Kerja (Pokja) yang berada di Kampung KB-pun kami berikan kekuatan. Untuk tidak gentar menghadapi para Kepala OPD, di mana mereka secara serentak kami lantik dan kukuhkan, sama perlakuannya dengan pejabat di pemerintah daerah,” tegasnya.
Dan inovasi terbaru, dijelaskan bupati yaitu Rumah Data Kependudukan (Rumah Dataku), dalam mendukung kebijakan pembangunan berbasis kependudukan di tingkat desa berdasarkan data.
“Di Nagari Kurnia Selatan sudah dibangun permanen melalui Dana Desa. Maka diharapkan nanti tersedia data yang lengkap, akurat dan terkini yang menjadi sumber referensi bagi pengambilan kebijakan,” harapnya lagi.
Diharapkan, dengan berbagai kebijakan bupati mengintervensi Kampung KB, jorong yang selama ini terpinggirkan dapat menggeliat maju dan sejajar dengan jorong-jorong lainnya yang lebih maju terlebih dahulu.
Sedangkan inovasi kami khusus untuk peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA), dapat dilihat bersama di Jorong Koto Bakti, Nagari Kurnia Selatan yang sudah berhasil memproduksi besek dan piring dari lidi sawit ke berbagai penjuru.
Di lokasi yang sama juga sudah bisa memproduksi makanan berupa dendeng daun singkong, keripik ubi dan peyek daun singkong.
“Sedangkan di Jorong Setia Budi, Kelompok Bumi Asih mengolah biji salak yang selama ini tidak berguna, menjadi serbuk minuman kopi. Dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan sampel terhadap kandungan gizi dan lainnya dari BPOM dan Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya,” pungkas bupati dua periode. (Nfs)
