Arosukapost.com, Solok – Bupati Solok Epyardi Asda menyayangkan statement Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mendukung pemerintah pusat memangkas status bandara internasional di Indonesia dibeberapa media online, beberapa waktu lalu.
“Saya amat menyayangkan apa yang disampaikan Gubernur Mahyeldi kepada media seperti yang saya baca di tribunpadang.com, Kamis 9 Februari 2023, dengan judul Gubernur Sumbar Mahyeldi Dukung Rencana Pemerintah Pangkas Bandara Internasional,” kata Bupati Epyardi dalam keterangannya, Kamis (16/2/2023) disela kegiatan.
Menurut Bupati, memang secara tidak langsung Gubernur tidak menyebut nama bandara internasionalnya atau bandara di Sumatera Barat yang berstatus internasional saat ini yaitu BIM.
“Memang beliau tidak menyebut nama bandaranya, tapi bandara kita di Sumatera Barat ini kan, statusnya bandara internasional atau lebih dikenal Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Artinya ia mendukung dong, jika status BIM diturunkan menjadi domestic,” tegas bupati.
Dalam pemberitaan tersebut, kata Epyardi Asda, Gubernur Mahyeldi sudah mendengar sekira lima bulan yang lalu dari salah seorang Menteri. Kata Mahyeldi di tribunpadang.com, rencana pemangkasan status bandara internasional punya nilai positif untuk mengontrol orang yang masuk ke Indonesia.
“Saya pribadi sangat senang sekali orang masuk ke Indonesia ini diawasi secara ketat,” sebut Mahyeldi.
Dengan keputusan Pemerintah untuk mengurangi jumlah bandara internasional sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri BUMN bersama Menteri Perhubungan dalam rapat dengan Presiden Jokowi pada Selasa (31/1/2023) lalu, mendapat tanggapan dari Bupati Solok, H. Epyardi Asda. Sebab wacana perubahan status atau kelas tersebut termasuk Bandara Internasional Minangkabau (BIM).
“Sebagai Bupati Solok, saya sangat-sangat tidak setuju sekali bila status BIM turun kelas, karena bila ini terjadi maka akan berdampak terhadap perekonomian Kabupaten Solok khususnya pada sektor Pariwisata yang sedang menggeliat,” katanya.
Dijelaskan Bupati, jika status BIM akan diturunkan jadi bandara domestic, maka tidak lagi jadi pintu masuk penerbangan dari luar negeri. Walaupun baru bersifat wacana, Bupati Solok akan meminta pemerintah pusat agar memperhatikan keresahan yang terjadi ditengah masyarakat Sumbar, Kabupaten Solok khususnya.
“Semua kepala daerah, baik Bupati dan Wali Kota di Sumatera Barat menolak wacana ini. Saya juga akan meminta melalui Anggota DPR RI Athari Gauthi Ardi, dimana ia duduk di Komisi V untuk mempertanyakan dan juga Athari dapat memohon untuk membatalkan wacana BIM ini untuk turun status, kepada Kementerian Perhubungan yang merupakan mitra beliau,” harap Bupati.
Selain itu, lanjut Epyardi bahwa BIM ini merupakan gerbang bagi wisatawan dari luar Negeri, seperti Malaysia berkunjung ke Sumatera Barat. Tak hanya itu jika status diturunkan, maka juga berdampak terhadap masyarakat Sumatera Barat dan Sumatera pada umumnya, serta juga bagi perkembangan ekonomi dari sektor pariwisata, perdagangan dan bisnis hilir hilir lainnya, seperti UMKM,” ungkapnya.
“Walau tetap diperbolehkan untuk keberangkatan haji, dengan turunnya status bandara tetap berpengaruh tidak baik bagi perkembangan Sumatera Barat dan Sumatera pada umumnya,” sambungnya.
Apalagi lanjut Bupati, Sumbar adalah menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Pulau Sumatera yang membutuhkan dukungan bandara internasional dan jika perubahan status BIM ini terjadi, akan sangat berdampak luas keseluruh Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat yang lagi gencar-gencarnya dalam mengembangkan kemajuan industri pariwisata.
“Ini akan berdampak luas sekali wisata yang didaerah Sumbar, sebab pengunjung wisata luar negeri untuk melancong, otomatis biaya penerbangan mahal, karena harus transit ke bandara lain. Dengan mahalnya penerbangan, maka minat wisatawan akan menurun dan ini perlu dikaji kembali,” tegas Bupati lagi.
Tak hanya itu, sebut Bupati, label penurunan dari Internasional ke Domestik tentu juga berdampak buruk dimata dunia Pariwisata, menganggap Pariwisata turun grade.
