Arosukapost.com, Solok- Pemerintah Kabupaten Solok secara tegas mengatakan bahwa lebih mementingkan kepentingan rakyat ketimbang harus hadir pada rapat “abal-abal”. Hal itu disampaikan Bupati Solok Epyardi Asda dengan tegas, pada Rabu (9/3/22) di ruang kerjanya.
Menurut orang nomor satu di Kabupaten Solok itu, pernyataan tersebut disampaikan pasca statement yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat, Jasman Rizal di sejumlah media online, dengan tudingan bahwa Pemkab Solok tidak patuh kepada Pemerintah Provinsi pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) seluruh daerah yang dilaksanakan di Kepulauan Mentawai 7-8 Maret 2022 kemarin.
“Saya ini bukan anak buahnya gubernur, saya lebih mementingkan kepentingan rakyat ketimbang hadir pada rapat abal-abal ini. Kalau ingin rakor, kenapa harus ke Mentawai juga,” tegas Epyardi Asda.
Lanjut bupati pilihan rakyat itu, secara pemerintahan, bahwa pemerintah provinsi bukanlah raja yang harus dipatuhi dan harus tunduk.
“Kegiatan Rakor yang dilaksanakan di Kabupaten Mentawai itu, bukanlah hal yang sangat mutlak dan harus dihadiri, banyak pekerjaan lain yang perlu saya kerjakan untuk masyarakat Kabupaten Solok yang lebih penting lagi,” ucap bupati.
Kemudian ditegaskan Epyardi, bahwa dirinya dipilih oleh rakyat, maka dari itu sebagai bupati dirinya sangat bertanggung jawab atas maju mundurnya Kabupaten Solok.
“Saya akan buktikan, Kabupaten Solok jauh lebih bagus tanpa bantuan dari provinsi, kalau cara pihak provinsi seperti ini, jika ada niat yang tidak baik terhadap Kabupaten Solok,” tegasnya lagi.
Terkait dengan hubungan antara Pemprov dengan Pemkab Solok, Bupati Solok menganggap belum ada satupun program dari provinsi yang dirasakan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Solok. Gubernur hadir di Kabupaten Solok, sebut Epyardi hanya sekedar ”gagah-gagahan” saja, lebih banyak mengurus kepentingan partainya ketimbangan untuk masyarakat di Kabupaten Solok.
“Bukannya untuk kepentingan masyarakat, gubernur turun ke Solok lebih mengutamakan kepentingan partainya. Bahkan tidak itu, banyak program pemerintah Kabupaten Solok yang malah dihambat oleh pihak provinsi,” beber Bupati.
Kemudian bupati menambahkan, kehadiran gubernur ke Kabupaten Solok selama ini pun, tanpa pernah melakukan koordinasi jelas dengan Pemkab Solok dan seolah-olah masuk tanpa permisi.
“Untuk itu, ke depannya kalau begini cara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten Solok, lebih baik kami berkoordinasi saja dengan Pemerintah Pusat. Seharusnya antara pemerintah provinsi dan daerah itu harus saling mendukung dalam sebuah hubungan pemerintahan,” tutur bupati. (NG)
