Arosukapost.com, Solok – Bupati Solok Capt.H.Epyardi Asda, Dt. Sutan Majo Lelo,M.Mar dan rombongan melakukan rapat koordinasi dan peninjauan lapangan titik-titik blank spot dengan Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Marsma TNI Dr. Penny Radjendra, S.T.,M.Sc. serta Kepala Bidang Telekomunikasi pada Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam, Atep Putu Antadi, pada Selasa (8/11/2022) di ruang kerja Bupati Solok.
Dalam kesempatan itu, turut dihadiri, Kadis Kominfo Kabupaten Solok, Teta Midra, S.STP., M.Si, perwakilan Provider, yakni PT. Telkom Indonesia, PT. Telkomsel, PT. Indosat Ooredoo Hutchison, PT. XL Axiata dan PT. Smartfren Telcom.
Atas kehadiran rombongan itu, Bupati Solok merasa sangat senang, karena untuk permasalahan akses internet sudah menjadi kebutuhan. Bupati mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah momentum yang bagus, dikarenakan perubahan anggaran masih belum ketok palu, oleh karena itu untuk pembangunan BTS di daerah blank spot bisa di masukan ke perubahan anggaran.
Dalam dialog yang juga di hadiri oleh perwakilan provider, dan operator tersebut, memberikan ide berupa penawaran kepada pemerintah daerah, bahwa untuk membangun sebuah tower membutuhkan waktu yang lama.
Hal ini dikarenakan pembangunan di dasarkan oleh orientasi bisnis.
“Sebenarnya pembangunan tower tiap tahunnya tidak pernah berhenti, hanya saja skala prioritasnya yang sudah berbeda,” ungkap Andi salah satu perwakilan Telkomsel.
Contohnya untuk daerah yang penduduknya berada di perbukitan, dan terpisah jauh dari satu nagari ke satu nagari lainnya. Hal ini membuat operator mempertimbangkan dari segi bisnis, apakah dengan membangun tower di daerah tersebut memiliki untung yang tinggi atau tidak.
“Maka dengan itu, dengan semua titik potensi bisnis di daerah yang akan di bangun tower, pihak operator akan me-rangking daerah blank spot yang kemungkinan memiliki potensi bisnis yang bagus, daerah itulah yang akan di prioritsakan,” sebutnya.
Tidak hanya itu, untuk pengabulan permohonan pembangunan tower tersebut juga butuh waktu yang lama dan juga biaya yang tidak sedikit, serta faktor kontur daerah yang berbukit-bukit serta jumlah populasi jiwa di suatu daerah.
“Ia menyarankan kepada Pemkab Solok agar bekerjasama dengan pihak-pihak yang berpengalaman dalam membangun tower. Artinya, bahwa akan lebih baik jika Pemda lah yang menyediakan tower, dikelola oleh pemda yang bekerjasama dengan BUMNAG untuk pemeliharaannya,” jelasnya.
Maka dengan begitu, tower yang di bangun bisa di sewakan kepada operator, dan operator siap untuk menyediakan perangkat yang di butuhkan (BTS), hal ini bisa berdampak pada lebih cepatnya perwujudan akses internet ke daerah blank spot tersebut.
Mendengar alternative yang di berikan operator, Bupati Solok merasa senang karena ada jalan keluar untuk permasalahan blank spot itu. Ia mengatakan ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang sebenarnya punya banyak potensi untuk mengekspose UMKM, kesenian, produk hasil tani dan kebun seperti buah-buahan, sayur dan sebagainya. Dengan adanya akses internet, masyarakat bisa mengunduh bahan belajar untuk peningkatan SDM itu sendiri.
“Dan bupati juga berharap nantinya kabupaten solok bisa maju, dan menjadi daerah yang canggih yang bisa mengakses internet dan terhubung dengan internet,” katanaya.
Di akhir sesi dialog yang hangat dan panjang tersebut, Bupati telah mengambil keputusan untuk membangun tower di 10 titik blank spot yang ada di Kabupaten Solok.
“Untuk daerah yang akan dibangun, saya minta Dinas Kominfo bekerjasama dengan operator untuk survey lokasi. Bupati meminta dinas kominfo bergerak cepat, agar nantinya tower yang akan dibangun tersebut, bisa di masukan ke dalam rancangan perubahan anggaran yang masih belum ketok palu,” ungkapnya.
Untuk memperjelas situasi dan kondisi daerah yang menjadi titik blank spot seperti yang telah di bicarakan, Bupati mengajak Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika beserta provider dan operator turun langsung survei ke lapangan. Kali ini daerah yang di kunjungi adalah Kec. IX Koto Sungai Lasi, tepatnya di Nagari Bukit Bais.
Karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, dalam kesempatan kunjungan lokasi itu, bupati diwakili oleh Staf Ahli Mulyadi Marcos, S.E.,M.M untuk melihat daerah yang menjadi titik blank spot.
Wali Nagari Bukit Bais, Usnidar menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika beserta rombongan. Disampaikan Wali Nagari, bahwa nagari Bukit Bais terdiri dari 3 Jorong yang berpopulasi lebih kurang 1800 jiwa tersebut sangat membutuhkn akses internet.
“Disini kami masih menggunakan wifi yang pengunaannya masih terbatas, dan di bagi-bagi. Ia sangat berharap karena besar manfaatnya, terutama untuk mempromosikan produk UKM dan kesenian. Dan juga Wali Nagari berharap nantinya nagari Bukit Bais bisa maju seperti halnya Nagari lainnya.
Dalam kesempatan itu, Mulyadi Marcos mengatakan bahwa dari dulu Diskominfo telah berjuang untuk mengatasi masalah blank spot yang ada di Kabupaten Solok. Dimana sebutnya ada 24 titik yang terdiri dari 7 Kecamatan dan 24 nagari mengalami hal ini.
“Permasalahannya, yang dibantu untuk BTS bisa melalui Bakti Kominfo, dengan syarat daerah tersebut adalah daerah 3T, dan sebenarnya di Kabupaten Solok masih ada daerah 3T yaitu Tigo Lurah. Namun untuk hal yang tidak diketahui, daerah Tigo Lurah ini sudah tidak menjadi daerah 3T,” ucapnya.
Untuk solusinya, daerah bekerjasama dengan pemerintah untuk membangun tower dimana daerah tersebut menyediakan lahan dan nantinya pemda akan bekerjasama dengan operator untuk membangun BTS.
Sementara itu, Penny Radjendra, menjelaskan tugas dari Kemenkopolhukam adalah koordinasi, singkronisasi dan pengendalian (korsidal).
“Khusus dalam konteks pembangunan telekomunikasi, seperti yang ada di daerah ini, telah terjadi blank spot sehingga Kemenkopolhukam berkoordinasi dengan stakeholder, provider, operator, Kadis Kominfo dan Menkominfo. Memang secara teknis ini di bawah kementrian komunikasi dan informatika untuk pembangunan sarana teknis,” katanya.
Berdasarkan pembicaraan dengan bupati beserta rekan-rekan operator, bahwa Bupati telah mengambil keputusan untuk rencana membangun BTS untuk memperkuat akses internet.
Pemerintah sangat mendorong masalah ekonomi digital ini, sangat di sayangkan bahwa seperti yang di katakan wali nagari Bukit Bais, hasil UKM dan hasil bumi tidak bisa di ekspose terkendala akses jaringan yang tidak ada.
Yang lebih mengkhawatirkan nanti hasil produk bisa diklaim orang lain dan kita yang dinagari tidak tahu apa-apa.
Ia berharap dengan platform digital yang telah baik bisa meningkatkan ekonomi masyarakan beserta SDM nya.
