Arosukapost.com, Sijunjung- Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, dilihat dari postur APBD Kabupaten Sinjunjung, Bupati Sijunjung seharusnya melibatkan pihak swasta, baik swasta lokal, provinsi mau pun nasional, bahkan bila perlu swasta internasional yang memiliki kemampuan kewirausahaan yang lebih baik.
Hal itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam acara Pengarahan Mendagri Kepada ASN Kabupaten Sijunjung, di aula Kantor Bupati Sijunjung, Selasa (9/8/22).
Dikatakan, bupati perlu mengajak para pengusaha karena tidak semua birokrat memiliki kemampuan berwirausaha. “Melihat potensi wilayah yang bagus ini, dibangun apa yang harus dikembangkan itu seperti apa untuk menghidupkan potensi UMKM di Kabupaten Sijunjung ini. Jika tidak, Sijunjung tidak akan maju, paling begini-begini saja melihat postur APBD Kabupaten Sijunjung,” katanya.
“Saya melihat total APBD Kabupaten Sijunjung 1,064 triliun, dan ini belanja pegawai 42%, belanja operasional 80,15%, yang cuma menyentuh ke pada masyarakat di belanja modal yaitu 12,96% untuk bangun infrastruktur, perkantoran, bangun sekolah dan lain-lain. Artinya apa? Anggaran yang ada didominasi oleh belanja pegawai saja, untuk itu bupati harus berani untuk mengajak investor datang ke Kabupaten Sijunjung supaya ada lompatan kemajuan dan pembangunan di Kabupaten Sijunjung,” jelas Mendagri.
Hal penting lainnya disampaikan Tito Karnavian, Sijunjung harus memaksimalkan program pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas yang akan membangun Sijunjung nantinya. “Sebab jika SDM bagus, maka daya inovasi akan tinggi,” tuturnya lagi.
Menurut Mendagri, keterbukaan informasi, praktik pelayanan, terutama sikap anti korupsi harus diterapkan. Terlebih dengan kuatnya peran masyarakat sipil didukung keberadaan media sosial. Hal ini berdampak pada berbagai sektor, salah satunya komplain atau komentar masyarakat terhadap pelayanan publik bisa langsung diketahui pimpinan termasuk presiden.
Di tengah iklim demokratisasi, kata Mendagri, ASN harus bisa merubah budaya kerja yang lebih transparan dan berintegritas. “Masyarakat hari ini sangat kritis dan informasi juga terbuka. Jika ASN tidak berubah, akan terlindas, bahkan tidak sedikit yang jadi korban, terjerat persoalan hukum,” kata mantan Kapolri ini.
Sebelumnya, Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir menyampaikan, selain pertanian dan peternakan, di Sijunjung saat ini berpotensi dalam bidang pertambangan migas yang siap dieksplorasi.
“Potensi lain yang saat ini sedang digalakkan Pemkab Sijunjung adalah potensi wisata alam Geopark Silokek yang diharapkan mampu bisa menunjang pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran daerah,” katanya.
“Oleh sebab itu, besar harapan kami melalui pengarahan dari Bapak Mendagri bisa meningkatkan motivasi kerja dan pelayanan ASN kepada masyarakat menjadi lebih baik,” kata Benny.
Di kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian juga menandatangani tiga prasasti peresmian, yakni gedung Kantor Bupati Sijunjung, gedung Rumah Sakit Umum Daerah serta Ruang Terbuka Hijau Muaro Sijunjung.
Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyeldi, Anggota DPR RI Dapil Sumbar Guspardi Gaus, Forkopimda Kabupaten Sijunjung serta sejumlah pejabat Eselon I Kemendagri yang mendampingi Mendagri, yakni Dirjen Bina Pembangunan Daerah Teguh Setyabudi, Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni dan Inspektur Jenderal Tomsi Tohir.
