Arosukapost.com, Jakarta – Terkait Flyover Sitinjau Laut, Padang, Sumatera Barat, yang disampaikan oleh salah seorang anggota DPR RI melalui media. Dimana dalam pernyataannya bahwa pembangunan Flyover Sitinjau Laut akan dimulai pada Juni 2023.
Anggota Komisi V DPR RI, Athari Gauthi Ardi, angkat bicara. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) sangat menyayangkan pernyataan tersebut, padahal dari seluruh data dan informasi yang di ikutinya di Komisi V dan Badan Anggran DPR RI, Flyover Sitinjau Laut, baru sebatas wacana dan permintaan dari Pemerintah Propinsi Sumatera Barat kepada pemerintah pusat dan bahkan belum ada pembahasannya pada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk tahun anggaran 2023.
“Bahkan saya sendiri juga belum dapat surat permohonannya. Orang itu kan klaim, suratnya sudah masuk kepusat. Saya tidak tahu suratnya kemana? karena saya di Komisi V dan di Banggar belum ada anggaran untuk Flyover itu, bahkan katanya bulan Juni 2023 akan dimulai, serta disebutkan sebelum dia lengser proyek itu selesai,” terang Athari kepada arosukapost.com, Selasa (27/9/22) melalui selulernya.
Untuk diketahui, sebut politisi muda itu, Flyover bukanlah proyek kecil, yang setahun bisa selesai, dan anggrannya bukan milyaran, tetapi triliunan.
“Jadi saya tegaskan akan dimulai Juni 2023, itu bohong. Saya di Komisi V, saya di Badan Anggaran DPR RI, saya katakan belum ada anggaran untuk Flyover untuk Sitinjau Laut, jadi jangan bodohi masyarakat saya,” tegas Athari lagi.
Kemudian disebutkannya lagi, persoalan ini perlu disampaikan, agar jangan ada informasi-informasi tidak benar (Hoax) yang diterima oleh masyarakat Sumatera Barat, apalagi hanya untuk kepentingan image seseorang. Bahkan sesuai komisinya di DPR RI, dia yang terus menyuarakan pembangunan itu.
“Kalau mau pembuktian, disaat rapat ada videonya saya ngomong terus Sitinjau Laut. Bahkan untuk masalah macet dan longsorpun saya sudah sampaikan ke PUPR, tetapi anggarannya memang belum ada. Silahkan, tanya ke PUPR, karena pemerintah pusat masih fokus kepada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan dan pemulihan ekonomi rakyat. Bahkan keperhubungan juga saya sampaikan, makanya sekarang rambu-rambu jalan akan segera dibenahi sesuai dengan tupoksinya, termasuk untuk pemeliharaan jalan,” jelas Athari.
Bahkan dugaan siasat pembodohan masyarakat demi pencitraan politik dengan wacana pembangunan Flyover jalan penghubung Kota Padang ke Kabupaten Solok itu juga dibongkarnya habis. Bahkan dia bilang Hutama Karya akan menawarkan Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha(KPBU), bukan begitu sistem KPBU. KPBU itu merupakan kerja sama pemerintah dengan badan usaha, nah.. proyeknya itu yang punya pemerintah. Artinya pemerintah yang menawarkan kepada badan usaha-badan usaha yang ada, nanti ditenderkan, mana yang cocok dan sesuai yang dengan aturan dan yang disyaratkan. Maka itulah badan usaha yang dipilih oleh pemerintah.
“Jadi tidak bisa Hutama Karya bilang, nanti kami akan KPBU dengan pemerintah. Tidak boleh itu, dari mana dia tahu yang akan mengerjakan. Karena proses tender itu harus dilaksanakan secara transparant dan terbuka oleh pemerintah. Jadi bukan swasta yang menawarkan proyek, tetapi pemerintah yang menawarkannya,” terang Athari.
Selanjutnya, Athari juga menyampaikan keprihatinannya terhadap tokoh masyarakat, apalagi sekelas wakil rakyat di DPR RI itu, sebab menyampaikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat, menurutnya itu sama saja mempermainkan hati masyarakat, hanya demi hasrat politik, atau cuma karena kecemasan perolehan suara karena pemilu sudah dekat.
“Ibarat dipersepak bolaan, ini ‘Offside’ namanya, jadi kepada bapak yang disana, jangan bohongi masyarakat saya, dengan cerita-cerita yang dia buat sendiri,” kesal Athari.
Kemudian, terkait dengan pemberitaan peresmian Jalan Tol Sicincin, Athari juga mengatakan, bahwa saat ini pembangunannya sedang berlangsung, yang dilaksanakan oleh kementerian PUPR melalui badan usaha (pihak ketiga) karena sebelumnya sempat terhenti, dan tahun ini baru dianggarkan kembali untuk pelaksanaan lanjutannya. Karena diketahui Jalan tol sicincin merupakan hasil dari usulan anggota DPR RI di Komisi V kepada Kementerian PUPR melalui Badan Pembangunan Jalan Tol (BPJT).
“Jadi sekali lagi bukan peresmian jalan tol, kalau peresmian itu artinya pekerjaan jalan tol itu sudah selesai. Harusnya syukuran saja untuk lanjutan pembangunannya, jadi saran saya, cukuplah, kalau hanya tujuannya untuk menarik simpati rakyat,” tandasnya.
Untuk itu, janganlah terlalu asyik dalam memainkan peran politik, terkadang ada yang lupa kalau isu politik yang dikemas sudah tidak berada pada relya lagi, dimana mereka tidak lebih hanya menyampaikan sebuah kebohongan, bahkan walau apa yang di publis tidak bakalan bisa untuk terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan rakyatnya.
“Saya tidak menampik segala dugaan dramatisir pembodohan yang dilakukan oleh pemilik syahwat kekuasaan dan menebar kebohongan demi popularitas jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Rakyat sudah pintar, jangan dibodohi terus. Apapun kegiatan pemerintah yang tidak akan, atau tidak mungkin dilaksanakan, sebaiknya tidak disampaikan, karena itu hanya PHP (Pemberi harapan palsu) yang hanya akan melukai hati masyarakat,” tutup Athari.
