Ramai CPNS Mundur, Komisi II DPR RI Minta Pemerintah Evaluasi Kesejahteraan CPNS

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, Jumat (27/5/22).
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, Jumat (27/5/22).

Arosukapost.com, Jakarta- Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyorot fenomena 105 CPNS yang lolos seleksi 2021 yang memilih mundur. Beberapa hal yang menjadi alasan yaitu mulai dari besaran gaji hingga lokasi penempatan yang jauh.

“Perbaikan tata kelola SDM dibutuhkan untuk mengantisipasi mundurnya orang yang telah dinyatakan lulus seleksi PNS,” kata Mardani di Jakarta, Jumat (27/5/22).

Ia menilai, fenomena ramai-ramai CPNS mundur ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Reformasi birokrasi, termasuk dalam proses seleksi penerimaan CPNS sudah saatnya diperbaiki.

“Hak dan kewajiban CPNS mengenai teknis pekerjaan di setiap instansi perlu diumumkan ke publik dengan lebih mendetail. Jadi masyarakat tahu persis hak dan kewajiban CPNS sebelum mengikuti proses seleksi,” ungkapnya.

Baca juga :  Selamat Ulang Tahun Kepala Dinas, Buk Cici!

“Pemerintah harus melakukan evaluasi mengenai kesejahteraan CPNS, yang gaji pokoknya masih terbilang cukup kecil. Harus ada peningkatan gaji mengikuti perkembangan kehidupan sehingga abdi negara cukup sejahtera tanpa harus bergantung dari berbagai tunjangan maupun uang perjalanan dinas,” imbuh politisi PKS tersebut.

Menurut Mardani, psikologi CPNS yang kini berasal dari kalangan milenial maupun gen Z harus turut dipertimbangkan pemangku kebijakan agar sistem kerja di lingkungan pemerintah juga bisa sedikit menyesuaikan dengan zaman.

“Boleh jadi ini puncak gunung es dari masalah pengelolaan ASN yang menggunakan paradigma lama sementara pola dan sifat pekerjaan berubah. Termasuk ekspektasi para pencari kerja juga berubah. Salah satunya unsur gaji,” terangnya.

Baca juga :  Bupati Sutan Riska Hadiri Pembukaan Naskah Tanjung Tanah, Naskah Melayu Tertua Dunia

Mardani memahami sistem kerja PNS yang baku dan menuntut pola kerja yang runut. Meski begitu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun lembaga terkait disebut perlu mencontoh pengelolaan yang dilakukan swasta agar negara tidak kehilangan SDM-SDM unggul karena lebih memilih bekerja di bidang non-pemerintahan.

“Birokrasi yang berintegritas betul wajib. Tapi kita juga harus bisa mamahami anak-anak sekarang yang tak hanya sekadar mencari gaji tapi juga kenyamanan dan optimalitas dalam kerja,”  tutur Mardani.

Editor: DW