Arosukapost.com, Solok- Kasus dugaan mahar politik yang menyeret nama petinggi Partai Gerindra Kabupaten Solok, Jon Firman Pandu atas laporan Iriadi Dt. Tumanggung ke Polda Sumbar seakan menjadi panggung politik bagi segelintir oknum tertentu di Kabupaten Solok.
Sayangnya, masyarakat yang tidak tahu apa-apa malah didoktrin dan dipaksa dengan manuver politik yang kadang terdengar konyol dan di paksakan. Dimana informasi yang disajikan ke publik hanya isu-isu pengalihan tanpa data dan fakta.
Parahnya, lagi polemik dugaan mahar politik ini diseret-seret, serta disinyalir sengaja dihubung-hubungkan dengan jalannya pembangunan di pemerintahan Kabupaten Solok. Padahal sejatinya dan boleh dilihat ke masyarakat di tingkat bawah, sudah “bagalanggang mato urang banyak” sudah diketahui semua orang, bahwa tidak sedikitpun proses pembangunan yang terganggu sampai ketingkat nagari sekalipun, termasuk hubungan diantara pejabat di pemerintah Kab. Solok yang ‘adem ayem’ saja. Dan tidak ada saling lapor yang di gaung-gaungkan oleh tokoh itu.
Seperti halnya diungkapkan Wali Nagari Koto Gaek Guguk Mardi Henderson, yang justru sangat bangga dan bersyukur dengan kepemimpinan di Pemerintah Kabupaten Solok yang sekarang ini. Karena menurutnya pemerintah yang ada sekarang telah bisa melaksanakan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat di nagari, artinya tidak ada lagi pembangunan berbasis kebutuhan pejabat.
“Belum ada dalam sejarah Pemerintah Kabupaten Solok, bupati langsung memimpin dalam melaksanakan Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) dengan para Walinagari. Dengan mendengar dan memastikan langsung usulan pembangunan dari nagari yang telah nyata mampu untuk menjawab serta memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ungkap Mardi Henderson, Sabtu (21/05/2022).
Dikatakannya, Pada tahun anggaran 2022 sekarang saja, pasca pandemi Covid-19 setiap nagari masing-masing minimal mendapatkan 4 (empat) kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masing-masing nagari. Setiap jalannya kegiatan yang dilaksanakan terlihat dan transparansi, sehingga tidak adalagi program pembangunan yang naik dijalan sesuai dengan kebutuhan pejabat seperti yang dimaksud.
“Intinya, kita tidak ada masalah dalam pembangunan, malahan tahun ini 154 milyar lebih APBD yang berhasil, dan betul-betul didistribusikan untuk masyarakat. Belum lagi Dana Alokasi Khusus dari pusat, dan dana pokok pikiran dari Anggota Komisi V DPR RI Atahri Ghauti Ardi, yang tak lain adalah anak Bupati kita sekatang. Termasuk segala urusan administrasi kita dipemerintahan Kabupaten Solok, tidak satupun yang terkendala” Sebut Mardi.
Hal senada juga ditegaskan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Solok, Teta Midra, SSTP, M.Si. Menurutnya terkait tudingan Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra di salah satu media online terhadap jalannya pembangunan di Kabupaten Solok, yang menyebutkan terganggunya jalan pemerintahan, pembangunan, dengan adanya saling lapor diantara pejabat di Kabupaten Solok.
“KIta dipemerintahan tidak ada masalah, kita semua ‘adem ayem’ saja. Tidak ada proses pembangunan yang terganggu, pelaksanaanya pun sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, pelayanan publik kepada masyarakat dan kegiatan pemerintahan secara keseluruhan berjalan dengan baik. Artinya semua baik-baik saja. Kemudian kalau ada gonjang-ganjing mahar politik atau ada diantara mereka tsb yang berkemungkinan sedang berurusan dengan persoalan hukum ataupun kepentingan pribadi mereka , maka tidaklah pada tempatnya hal itu digeneralisasi menjadi permasalahan dalam tubuh Pemerintah Daerah yang sudah nyata-nyata tetap selalu kondusif dirasakan dalam menjalankan program berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Solok,” tutur Teta kepada awak media, Sabtu (21/05/2022).
Kemudian, terkait isu lapor melapor diantara pejabat di Kabupaten Solok, Teta juga menegaskan, itu juga informasi tidak benar yang disampaikan ke masyatakat.
“Itu informasi yang tidak benar, kita seluruh pejabat baik-baik saja kok, kita dalam sehari-hari hubungannya harmonis. Apalagi di kepemimpinan sekarang, kita yang di pemerintahan sering kali dipertemukan dalam kegiatan Bupati dilapangan. Begitupun dalam koordinasi antara dinas, kita juga baik-baik saja. Karena Bupati kita selalu menegaskan jangan pernah ada persaingan yang tidak sehat dalam pemerintahannya, semuanya wajib saling membantu dalam usaha mencapai visi dan misi, sebagai garis perjuangan dalam pengabdian kepada masyarakat.
“Sekali lagi saya katakan, tidak dipemerintah Kabupaten Solok ini yang saling lapor melapor,” Tegas Teta.
Terakhir, Teta menyampaikan bagi siapapun yang berbicara di depan publik, baik langsung maupun melalui media yang menyangkut informasi disampaikan kemasyarakat, terkhusus yang ada hubungannya dengan pemerintah Kabupaten Solok, sebaiknya dikonfirmasi dulu kebenarannya. Apalagi yang bicara itu tokoh, dan masih bahagian dari pemerintahan Kabupaten Solok, bagusnya bicara dengan fakta dan data. Karena pemerintahan bukanlah panggung politik tapi adalah pelaksana teknis pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat.
