Arosukapost.com, Arosuka- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI dalam hal ini Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Kemenko Polhukam Syaiful Garyadi kunjungi Pemerintah Kabupaten Solok, Rabu (20/4/22).
Kunjungan Asdep bersama rombongan Kemenko Pohlukam ini diterima oleh Bupati Solok diwakili Asisten III Editiawarman didampingi Kepala Dinas Kominfo Teta Midra, SSTP, M.Si, Kepala Dinas Kesehatan Zulhendri, SKM, M.Kes, dan Kepala BKPSDM Afrialdi di Ruang Rapat Setda Kabupaten Solok, Arosuka.
Editiawarman mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran rombongan Kemenko Polhukam bersama rombongan di Kabupaten Solok. Ia melaporkan, bahwa Kabupaten Solok telah melakukan pengisian jabatan lingkup pemerintahan.
“Turut kami laporkan di Kabupaten Solok memang masih banyak permasalahan yang perlu dibenahi, semoga dengan kedatangan bapak di Kabupaten Solok bisa memberi bantuan arahan terhadap penyelesaian kendala-kendala yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Solok,” ucap Editiawarman.
“Untuk Kabupaten Solok turut kami sampaikan bahwa Nilai Reformasi Birokrasi (RB) pada tahun 2019-2021 masih tergolong pada tingkat CC, diharapkan pada tahun ini bisa memberikan peningkatan,” lapornya.
Menanggapi hal itu, Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Kemenko Polhukam Syaiful Garyadi mengatakan kunjungan ini yakni untuk bersilaturahmi dengan Pemerintah Kabupaten Solok serta pemantauan inventarisasi data dan permasalahan yang terjadi di pemerintahan daerah.
“Kepada bapak ibu di Pemda Kabupaten Solok untuk nantinya melaporkan kendala-kendala yang terjadi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok ini,” katanya.
Dalam lanjutannya, dilakukan penyampaian laporan oleh masing-masing OPD. Pada pelaporan Kepala Dinas Kominfo Teta Midra, SSTP, M.Si, dirinya menyampaikan terkait kendala jaringan dan akses internet di Kabupaten Solok yang belum merata.
“Di mana masih ada sekitar 24 nagari dari 10 kecamatan di Kabupaten Solok yang tergolong daerah Blank Spot dan jaringan internet yang lemah,” ungkap Teta Midra mengakhiri laporannya dan menyerahkan proposal terkait penanganan jaringan kepada pihak Kementerian Polhukam.
