Arosukapost.com – Jakarta, 22 Agustus 2024 – Ribuan orang memadati kompleks DPR/MPR di Jakarta untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap upaya DPR yang diduga akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas syarat pencalonan kepala daerah dan batas kandidat peserta Pilkada 2024.
Aksi unjuk rasa yang digelar pada Kamis (22/8) ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, buruh, hingga selebriti dan komedian terkenal.
Para demonstran yang berkumpul sejak pagi hari menuntut DPR untuk menghormati putusan MK dan tidak melakukan perubahan pada peraturan yang telah ditetapkan.
Putusan MK yang menjadi titik sentral dalam protes ini dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan pemilu yang lebih adil dan demokratis di tingkat daerah. Mereka khawatir, jika putusan ini dianulir, maka demokrasi di Indonesia akan terancam oleh kepentingan politik tertentu.
Dalam aksi ini, sejumlah komika atau pelawak tunggal turut serta dalam barisan demonstran, menambah sorotan media dan masyarakat. Nama-nama terkenal seperti Abdel Achrian, Abdur Arsyad, Bintang Emon, Andovida Lopez, Ebel Cobra, Rigen, Arie Kriting, hingga Mamat Alkatiri terlihat aktif dalam orasi dan memberikan dukungan moril kepada para demonstran.
Kehadiran mereka menunjukkan bahwa isu ini tidak hanya penting bagi kalangan politisi dan aktivis, tetapi juga bagi para seniman dan figur publik yang peduli terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.
Tak hanya dari kalangan komika, Thomas “Tom” Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang dikenal luas oleh publik, juga turut hadir dalam aksi unjuk rasa ini.
Tom Lembong yang tampil dengan gaya santai namun tegas, menyampaikan orasi yang mengundang perhatian banyak pihak. Ia menegaskan bahwa kehadirannya bukan mewakili kelompok politik tertentu, tetapi atas nama pribadi dan keluarga.
“Saya tidak berdiri di sini mewakili kelompok 01, kelompok 02, kelompok 03,” ujar Tom Lembong saat berorasi di depan massa.
“Saya berada di sini karena amanah dari istri dan anak-anak saya, serta tanggung jawab saya sebagai warga negara yang ingin melihat Indonesia tetap berada di jalur demokrasi yang benar.”
Dalam orasinya, Tom Lembong menekankan betapa pentingnya momen ini bagi masa depan Indonesia. Ia berharap bahwa aksi demonstrasi ini dapat menjadi momentum perubahan yang signifikan bagi bangsa, terutama dalam hal penegakan hukum dan pelaksanaan demokrasi.
Tom juga mengajak seluruh demonstran untuk tetap menyampaikan pendapat mereka secara tertib dan konstitusional, agar perjuangan mereka tidak disalahartikan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Aksi demonstrasi ini berlangsung dengan damai meskipun ada kekhawatiran akan terjadinya bentrokan.
Massa berkumpul di depan gedung DPR/MPR sambil membawa berbagai spanduk dan poster yang menyuarakan tuntutan mereka. Beberapa tulisan yang mencolok di antaranya adalah “Hormati Putusan MK!” dan “Demokrasi Harga Mati!”.
Di sisi lain, aparat keamanan yang berjaga di sekitar kompleks DPR/MPR terus memantau situasi dengan ketat namun tetap menjaga jarak dari para demonstran. Hingga siang hari, tidak ada laporan tentang insiden yang mengarah pada kekerasan atau bentrokan antara demonstran dengan aparat keamanan.
Aksi unjuk rasa ini merupakan salah satu yang terbesar dalam beberapa bulan terakhir, mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam dari berbagai kalangan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap dapat merusak tatanan demokrasi di Indonesia.
Para demonstran berharap bahwa suara mereka akan didengar oleh para anggota DPR, dan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak akan disahkan tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap proses demokrasi di daerah.
Demonstrasi ini menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses politik di Indonesia, serta bagaimana isu-isu yang berkaitan dengan demokrasi dan pemilu dapat mempersatukan berbagai lapisan masyarakat, dari mahasiswa hingga tokoh publik.
Masyarakat menanti hasil dari sidang paripurna DPR yang akan menentukan arah Pilkada 2024, dengan harapan bahwa kepentingan rakyat akan diutamakan di atas kepentingan politik sesaat. (end)
